Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Landasan hukum pembentukan KKR Aceh adalah UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan tentang Pembentukan KKR Aceh (pada pasal 229) dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR Aceh bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendokumentasi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh yang terjadi dalam periode yang telah diatur dalam kebijakan di atas.

Project description

Dalam proyek ini, datum Indonesia diminta untuk mengembangkan sistem pendokumentasian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh selama rentang wilayah kerja KKR Aceh. Kami juga bertanggung jawab untuk membuat aplikasi berbasis web, memberikan pelatihan serta memberikan asistensi teknis untuk memastikan proses pendokumentasian berjalan sesuai dengan metodologi yang digunakan.